Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan dan instansi pemerintah (mitra penyelenggara pemagangan) untuk memfasilitasi peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) Tahun 2025 mengikuti uji kompetensi. Tujuannya, peserta tidak hanya pulang membawa sertifikat magang, tetapi juga sertifikat kompetensi/keahlian yang dapat dipakai saat melamar kerja. Imbauan ini disampaikan saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pemagangan Nasional di Transmedia, Jakarta, Jumat (20/02/2026). “Saya berharap peserta magang nasional tidak hanya membawa pengalaman, tapi juga bukti kompetensi. Minimal ada dua sertifikat yang jadi bukti. Sertifikat magang dari mitra penyelenggara dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. Oleh karena itu, kami mengimbau mitra penyelenggara mendaftarkan peserta pemagangan di perusahaan/instansi masing-masing untuk mengikuti uji kompetensi,” kata Yassierli. Menurut Menaker, sertifikat kompetensi penting karena menjadi pengakuan formal atas kemampuan yang dipelajari selama magang. Dengan pengakuan tersebut, peserta memiliki bekal yang lebih kuat memasuki pasar kerja dan lebih siap bersaing saat melamar pekerjaan sesuai minat dan kemampuannya. Dalam peninjauan di Transmedia, Yassierli menyebut terdapat sekitar 450 peserta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang dinilai mendapatkan pengalaman kerja nyata, termasuk hal-hal yang belum mereka temui saat masih kuliah. “Sekitar 450 peserta magang ada di sini, dan antusiasmenya luar biasa. Mereka bukan sekadar hadir, mereka belajar hal-hal baru. Harapannya, itu berubah jadi kompetensi nyata, supaya mereka lebih siap bekerja sesuai passion mereka,” ujarnya. Untuk menjaga kualitas program, Kemnaker menjalankan monev secara komprehensif. Menaker menjelaskan, Kemnaker rutin berkoordinasi dengan para mentor di lokasi magang, sekaligus menerapkan sistem monitoring yang mewajibkan peserta mengisi logbook. “Kami terus melakukan monev agar program magang nasional berjalan efektif. Dua kuncinya yaitu mentor kami konsolidasikan dan koordinasikan secara rutin, lalu peserta diminta mengisi logbook melalui sistem monitoring magang,” ucapnya. Yassierli menambahkan, pembayaran uang saku mengacu pada hasil verifikasi logbook. Ia juga menyampaikan bahwa pada Februari ini uang saku mengikuti upah minimum kabupaten/kota/provinsi 2026, sesuai ketentuan yang berlaku. “Uang saku peserta pemagangan nasional sudah mengacu pada kebijakan kenaikan UM 2026, sehingga Februari ini naik. Saya titip, manfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif,” pesan Yassierli. Kunjungan ke Transmedia menjadi kali pertama Menaker melakukan monev pemagangan di sektor media, setelah sebelumnya pemantauan dilakukan di sektor manufaktur, jasa, dan transportasi. Menaker menilai monev lintas sektor penting agar standar mutu pemagangan tetap terjaga dan kebutuhan kompetensi dunia kerja bisa dipetakan lebih tepat. Yassierli juga menilai sektor media memberi gambaran nyata tentang transformasi teknologi di industri. Menurutnya, dunia kerja terus bergeser menuju cara kerja baru dengan teknologi baru, sehingga peserta magang perlu dipersiapkan sejak dini agar siap menghadapi perubahan. “Saya belajar banyak di sini. Perubahan cara kerja dan teknologi itu nyata. Kita tidak boleh tertinggal dan harus terus mempersiapkan diri,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

Bandung – Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari, dengan 44,51 persen di antaranya merupakan sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan. Dominasi sampah organik tersebut menjadi tantangan tersendiri karena penanganan yang belum optimal dapat menyebabkan penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta berdampak pada lingkungan. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP Bandung) berkolaborasi dengan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Green Future Guardian Chapter, dan Inovasi Muda menggelar program Green Jobs Class Chapter Bandung pada Sabtu (14/2/2026) di BBPVP Bandung,  Jawa Barat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa program ini dirancang sebagai edukasi sekaligus praktik pengolahan sampah organik guna meningkatkan kesadaran, keterampilan, serta mendorong solusi pengolahan sampah. “Melalui pengelolaan sampah yang baik, beban TPA dapat dikurangi, dampak lingkungan dapat ditekan, serta dihasilkan kompos yang memiliki nilai guna. Inilah contoh bagaimana persoalan lingkungan dapat diubah menjadi peluang kerja yang produktif,” ujar Wamenaker. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari mahasiswa serta komunitas Gorong-gorong Bersih (GOBER) dan Gerakan Olah Sampah (GASLAH). Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan praktik pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing serta berkontribusi dalam pengembangan green jobs di tingkat komunitas. Biro Humas Kemnaker

Padang — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang menghadirkan pelatihan vokasi ramah inklusi, yakni pelatihan pengelolaan kafe bagi penyandang disabilitas serta pelatihan tata boga bagi lanjut usia (lansia) produktif.  Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau pelaksanaan pelatihan tersebut pada Kamis (12/02/2026), sebagai bagian dari komitmen Kemnaker agar pelatihan vokasi di BPVP/BLK dapat diakses semua kalangan dan berdampak nyata pada peluang kerja maupun wirausaha. “Pelatihan vokasi harus menjadi ruang yang inklusif dan aksesibel. Pelatihan vokasi adalah harapan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses memadai untuk meningkatkan kompetensi, masuk ke pasar kerja, maupun berwirausaha,” kata Yassierli di Padang, Sumatera Barat. Dalam peninjauan itu, Menaker mengapresiasi BPVP Padang yang membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pelatihan bagi lansia. Ia menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari “belajar sepanjang hayat”. “Kita harus menjaga kolaborasi ini untuk mewujudkan belajar sepanjang hayat. Artinya, bapak/ibu yang lanjut usia pun memiliki hak untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan informasi pasar kerja, dan wirausaha,” tegas Menaker. Menaker juga menyampaikan kesan mendalam saat meninjau pelatihan pengelolaan kafe bagi peserta disabiltas tunarungu di BPVP Padang. Ia menilai suasana pelatihan yang ramah dan menghargai peserta menjadi kunci agar pelatihan benar-benar terasa manfaatnya. “Alhamdulillah, kesan yang dirasakan para peserta adalah nyaman dan sangat bermanfaat. Meskipun pelatihan baru berjalan empat hari dari total sepuluh hari yang diagendakan, kemajuan peserta sudah terlihat,” kata Yassierli. Pelatihan pengelolaan kafe ini merupakan hasil kolaborasi BPVP Padang dengan Yayasan Rumah Inklusi Padang. Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah puluhan orang, terbagi dalam beberapa sub-kejuruan spesifik, mulai dari pembuatan kopi (barista), pengelolaan kasir, manajemen kafe, hingga pramusaji. Menaker menegaskan, pelatihan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang dalam peningkatan kompetensi. Ia menilai, fasilitas yang ramah di BPVP Padang dan lingkungan yang inklusif membuat peserta merasa dihargai sebagai calon tenaga kerja profesional. “Dengan kurikulum yang diadaptasi dan instruktur yang suportif, teman-teman tunarungu mampu mempraktikkan keterampilan teknis seperti mengoperasikan mesin espresso hingga mengelola arus kas digital dengan sangat baik,” ujar Yassierli. Ia menambahkan, pelatihan ini dirancang dengan hulu dan hilir yang jelas. Lulusan pelatihan akan ditempatkan di salah satu kafe di Kota Padang. Langkah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi industri food & beverage (F&B) lainnya di Sumatera Barat untuk mulai membuka ruang kerja yang setara bagi pekerja disabilitas. “Tujuannya jelas, kami ingin penyandang disabilitas mandiri secara ekonomi. Pelatihan dan penempatan ini adalah bukti bahwa skill mereka memang dibutuhkan oleh pasar kerja,” kata Yassierli. Melalui pendekatan pelatihan yang inklusif dan berorientasi pada dampak, Kemnaker mendorong ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil di mana siapa pun yang mau belajar, berhak punya kesempatan. Kemnaker juga mengajak dunia usaha dan mitra terkait untuk memperluas praktik baik ini, agar akses pelatihan dan akses kerja makin terbuka bagi kelompok yang selama ini kerap tertinggal. Biro Humas Kemnaker