Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia menjadi Mini Campus yang adaptif, modern, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemnaker memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, konsep Mini Campus dirancang untuk mengubah BPVP dari sekadar tempat pelatihan kerja menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta mampu membangun ekosistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. "Konsep Mini Campus ini dirancang agar BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja. Nantinya, BPVP akan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mandiri," ujar Yassierli saat membuka kegiatan Strategi dan Kick-Off Transformasi BPVP di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026) malam. Menurut Yassierli, melalui konsep Mini Campus, BPVP diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran vokasi yang didukung sarana dan prasarana modern serta teknologi mutakhir. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga inovasi, daya saing, dan kesiapan memasuki dunia kerja. "Dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern, BPVP akan mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif, berdaya saing tinggi, dan siap diserap oleh dunia usaha maupun industri," katanya. Yassierli optimistis transformasi tersebut akan memperkuat peran BPVP dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan sekaligus mempercepat penyediaan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri strategis. "Saya menginginkan tingkat serapan hasil lulusan pelatihan vokasi di Mini Campus minimal 80 persen," tegasnya. Untuk mendukung transformasi tersebut, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi melalui penyediaan puluhan ribu paket pelatihan gratis bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terintegrasi dalam portal SIAPKerja. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas), Darmawansyah, menegaskan bahwa transformasi BPVP merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, BPVP harus mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi yang dekat dengan kebutuhan industri, responsif terhadap perubahan pasar kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Transformasi ini bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga perubahan cara kerja, orientasi kerja dan budaya layanan," ujarnya. Melalui transformasi BPVP menjadi Mini Campus, Kemnaker berharap balai-balai pelatihan vokasi semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menghasilkan talenta unggul yang siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global serta mendukung kebutuhan SDM industri Indonesia. Biro Humas Kemnaker

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kompetensi dan kesiapan masyarakat Indonesia untuk mengisi peluang kerja di Jepang. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan bahwa kedua program tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, kemampuan berbahasa Jepang, serta etos kerja yang sesuai dengan standar internasional. "Kesempatan kerja global harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang," kata Darmawansyah dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6/2026). Melalui Program Pemagangan Jepang, peserta akan mengikuti pelatihan pra keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Setelah itu, mereka berkesempatan memperoleh pengalaman kerja secara langsung di berbagai perusahaan di Jepang. Rekrutmen Program Pemagangan Jepang dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah melalui dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktifitas  (BPVP) di seluruh Indonesia.   Selain skema pemagangan, Kemnaker juga menyediakan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang berminat berkarier di bidang perawatan lansia. Selama enam bulan, peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan pembekalan kompetensi sebagai caregiver sesuai standar layanan kesehatan di Jepang. "Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut," ujar Darmawansyah. Darmawansyah mengimbau masyarakat agar hanya memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan kerja ke luar negeri secara instan.  "Seluruh tahapan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan,"ucapnya. Informasi mengenai persyaratan, jadwal seleksi, serta tata cara pendaftaran Program Pemagangan Jepang dapat diakses melalui laman jepang.magangln.id. Adapun dokumen persyaratan administrasi tersedia melalui tautan bit.ly/FormulirPersyaratanPemaganganJapan. Sementara informasi terkait Pelatihan Kaigo dapat diperoleh melalui platform SIAPkerja, Skillhub Kemnaker, dan laman msha.ke/hinodeindonesia. Biro Humas Kemnaker

  Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya penguatan pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi sebagai tiga pilar utama yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Mercubuana Competency Network (MBCN) 2026 bertema “Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Kerja” di Jakarta, Senin (8/6/2026). Afriansyah menjelaskan pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter mahasiswa. Namun demikian, bekal akademik saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Ia menekankan kompetensi dan sertifikasi menjadi elemen penting yang melengkapi pendidikan formal. Sertifikasi kompetensi, kata dia, menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan seseorang sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon tenaga kerja. “Di tengah perubahan yang begitu cepat, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuatnya melalui sertifikasi agar lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujar Afriansyah. Lebih lanjut, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan masa perkuliahan sebagai ruang pengembangan diri melalui berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan, pemagangan, dan uji kompetensi. “Jadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Ikuti pelatihan, magang, serta uji kompetensi, karena pengalaman dan pengakuan atas kompetensi akan menjadi nilai tambah ketika memasuki pasar kerja,” katanya. Afriansyah juga menekankan bahwa penguatan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing. “Pendidikan memberikan dasar yang kuat, kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bekerja, sedangkan sertifikasi menjadi bukti bahwa kemampuan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan untuk melahirkan SDM Indonesia yang unggul,” tutur Afriansyah. Ia menambahkan penguatan tiga aspek tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Biro Humas Kemnaker