Pembukaan Pelatihan TMT di Kabupaten Konawe Selatan Selasa, 14 Juli 2026, Kepala BPVP Kendari memberikan sambutan pada Pembukaan Pelatihan TMT di Kab. Konawe Selatan, yang secara resmi di buka oleh Ketua TP-PKK Kab. Konawe Selatan sebagai wujud sinergi dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan:🤝 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Konawe Selatan, pelatihan ini merupakan wujud nyata Pelayanan inklusif oleh BPVP Kendari yang dapat diakses, digunakan, dan memberikan manfaat secara setara oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali termasuk perempuan. Dengan program pelatihan: * Pengolahan Roti dan Kue * Daily Make-up Serta kolaborasi dengan 🤝 CV Turgo Indonesia (Turgo Coco) untuk program Pelatihan Pengolahan Cocopeat, merupakan inovasi pemanfaatan limbah menjadi produk yg bernilai tinggi dan mampu membuka peluang Greenjob kedepan. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan semangat, memperoleh kompetensi yang bermanfaat, serta mampu mengembangkan keterampilan untuk membuka peluang kerja maupun berwirausaha. Bersama kita tingkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan siap bersaing.

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8–12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO). Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemnaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, Jepang masih memiliki peluang yang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama pada sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, caregiving, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja terampil. "Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi," ujar Wamenaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (13/7/2026). Menurutnya, UPTY Global Co., Ltd., perusahaan Jepang yang bergerak di bidang penyiapan dan penempatan tenaga kerja, memberikan penilaian positif terhadap tenaga kerja Indonesia karena dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Namun, kualitas tenaga kerja tetap perlu diperkuat, terutama pada keterampilan praktik, kemampuan bahasa Jepang, penguasaan istilah teknis, keselamatan kerja, disiplin, serta pemahaman budaya kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang. Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya pelatihan yang semakin mendekati kondisi kerja nyata di perusahaan Jepang. Pada sektor otomotif, misalnya, perusahaan menekankan pentingnya penguasaan praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, keselamatan kerja, serta menjaga kualitas dan kerapian area kerja. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan menjalankan prosedur kerja secara disiplin juga menjadi perhatian. Kemnaker juga mencatat bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, pembekalan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa teknis yang digunakan di lingkungan kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional. Wamenaker menegaskan, masukan langsung dari perusahaan Jepang menjadi bekal penting bagi Kemnaker untuk terus menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia. "Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan industri. Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik," kata Wamenaker. Selain peningkatan kompetensi, kunjungan tersebut juga membahas penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, mulai dari pendampingan dan layanan pengaduan hingga pembekalan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan komunikasi di lingkungan kerja. Pertemuan dengan Sekretariat APO juga membahas peluang penguatan kerja sama di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sertifikasi produktivitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Hasil pemetaan kebutuhan industri Jepang tersebut menjadi masukan bagi Kemnaker dalam menyelaraskan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan pasar kerja global. "Hasil kunjungan ini menjadi masukan penting bagi Kemnaker untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja Indonesia, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penempatan, hingga perlindungan. Harapannya, tenaga kerja Indonesia semakin siap bersaing dan memperoleh peluang kerja yang berkualitas," tutur Wamenaker. Biro Humas Kemnaker

Lombok Tengah – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam platform Program Magang Nasional (MagangHub) sebagai upaya memperluas serapan tenaga kerja sekaligus mencetak lulusan baru (fresh graduate) yang siap memasuki dunia kerja. Ajakan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (3/7/2026). "Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama di tengah tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun, " katanya. Untuk memperluas manfaat MagangHub, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada tahun ini. Usulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. "Saya berharap 150 ribu kuota ini juga dapat dimanfaatkan dan terdistribusi oleh teman-teman di Nusa Tenggara Barat secara merata," kata Menaker. Menurutnya, MagangHub mendapat respons positif dari peserta maupun perusahaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada 2025 yang diikuti 100 ribu peserta, tingkat kepuasan peserta mencapai 86 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan perusahaan terhadap kinerja peserta magang juga berada pada kisaran 85 hingga 86 persen. "Berdasarkan penilaian perusahaan, terjadi peningkatan kompetensi yang signifikan. Hasilnya, sekitar 30 persen peserta langsung ditawarkan untuk terus bekerja dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang," ujarnya. Selain membantu meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, MagangHub juga memberikan manfaat bagi dunia usaha dengan memudahkan perusahaan menjaring talenta yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah turut memberikan dukungan berupa subsidi serta fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Menaker berharap kuota 150 ribu peserta MagangHub tahun ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh putra-putri NTB seiring berkembangnya potensi investasi dan pariwisata di kawasan KEK Mandalika. "Bagi perusahaan yang ingin bergabung dalam MagangHub maupun lulusan baru yang ingin mendaftar atau memperoleh informasi lebih lanjut mengenai MagangHub, dapat langsung mengakses portal resmi MagangHub Kemnaker," ucapnya. Gercep Atasi Keluhan Yassierli menyatakan Kemnaker juga bergerak cepat mengatasi keluhan para pengelola KEK dan pimpinan perusahaan terkait sulitnya mencari tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi khusus, sertifikasi, serta lisensi standar operasional. Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kemnaker berkomitmen penuh melakukan intervensi total melalui jalur pelatihan vokasi yang bersifat demand-driven (berbasis kebutuhan pasar kerja). "Kita harus mengubah paradigma pelatihan dari yang bersifat supply-driven menjadi sepenuhnya digerakkan oleh kebutuhan industri penanam modal di kawasan KEK," tegas Yassierli dalam forum koordinasi tersebut. Untuk mewujudkan target tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur bersama seluruh Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) binaannya akan menjadi garda terdepan.  "BPVP Lombok Timur sendiri memiliki keunggulan utama di bidang kejuruan Pariwisata dan hospitality, serta kejuruan adaptif lainnya yang relevan dengan perkembangan kawasan," ujarnya. Biro Humas Kemnaker