Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan reward dan prioritas program bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi peserta Magang Nasional (MagangHub). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemagangan tidak berhenti sebagai pengalaman kerja semata, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi peserta untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dibutuhkan saat masuk ke dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, penguatan pemagangan yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, peserta magang perlu dibekali pengalaman kerja sekaligus bukti kompetensi yang terstandar agar lebih siap bersaing dan lebih mudah dikenali kebutuhannya oleh dunia industri. “Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (06/04/2026). Ia menilai dunia usaha memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Karena itu, keterlibatan aktif perusahaan dalam memfasilitasi sertifikasi peserta magang menjadi nilai tambah yang akan terus diperkuat pemerintah melalui reward dan prioritas program. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyatakan, langkah ini juga bertujuan memastikan peserta magang memperoleh standar kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, hasil pemagangan tidak hanya dirasakan saat program berlangsung, tetapi juga memberi manfaat jangka lebih panjang bagi peserta ketika mencari pekerjaan atau memasuki proses rekrutmen. “Kami sangat mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi bagi peserta magang. Ini penting agar peserta memiliki bukti kompetensi yang terstandar dan diakui dunia industri,” kata Darmawansyah. Ia menjelaskan, perusahaan yang mendukung sertifikasi kompetensi akan diprioritaskan dalam program pemagangan ke depan, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program strategis ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah, dunia usaha, dan peserta magang, sehingga pemagangan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur. Saat ini, program pemagangan nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk Batch I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026. Sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi peserta, Kemnaker juga memastikan setiap peserta memperoleh dokumen sesuai durasi keikutsertaannya. Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan namun kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan. Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan. “Hal ini menjadi bekal penting bagi peserta magang untuk benar-benar siap masuk ke dunia kerja,” ujarnya. Ke depan, Kemnaker akan terus memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui penguatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mitra industri di berbagai sektor. Melalui langkah ini, Kemnaker menargetkan pemagangan tidak hanya membuka kesempatan belajar di tempat kerja, tetapi juga melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Biro Humas Kemnaker

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 dengan menghapus batasan tahun kelulusan. Kebijakan ini membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20.000 peserta. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan kebijakan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi.  Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023–2025. Kini, ketentuan tersebut dihapus untuk memperluas akses pelatihan. “Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan, kami fasilitasi melalui program ini,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (20/3/2026). Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja. Padahal, kebutuhan dunia kerja terus bergerak, sementara banyak pencari kerja memerlukan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing. “Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja,” katanya. Ia menambahkan, pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif. Kesempatan mengikuti pelatihan juga kini semakin terbuka lebar. Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah. Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatihan di lebih banyak daerah. Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.  Dengan dihapusnya batasan tahun kelulusan, seluruh lulusan kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan daya saing. Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan. Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026. “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Segera lakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Darmawansyah. Biro Humas Kemnaker

Bekasi - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak generasi muda, khususnya Generasi Z dan Milenial, memperkuat daya saing melalui konsep “Triple Readiness” atau tiga kesiapan: penguatan technical skills, soft skills , dan market entry readiness (kesiapan memahami dinamika pasar kerja). Pesan itu disampaikan saat Menaker menutup Pesantren Kilat (Sanlat) Ramadan bagi Praja Muda Karana (Pramuka) Penegak dan Pandega se-Jabodetabek di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026). Menaker menekankan, tiga kesiapan tersebut penting karena dunia kerja sedang menghadapi ketidakpastian global, persaingan internasional yang makin ketat, serta disrupsi teknologi yang kian masif. Dalam situasi seperti ini, anak muda dituntut lebih adaptif agar tidak tertinggal saat memasuki dunia kerja, sekaligus mampu menangkap peluang baru yang muncul. “Menghadapi tiga tantangan tersebut, tidak cukup hanya dengan technical skills dan soft skills . Anak muda harus memiliki market entry readiness atau kesiapan dalam memahami dinamika pasar kerja global,” ujar Yassierli. Dalam sambutannya, Menaker menyoroti bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia industri. Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) kini tidak lagi hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi telah mengubah cara industri bekerja dan berkembang. “Fenomena ini memicu lonjakan kebutuhan akan tenaga kerja berketerampilan tinggi (high-skilled labor) . Perusahaan kini mencari SDM yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga mahir merancang, mengelola, dan berkolaborasi dengan sistem AI,” tambahnya. Menaker menyampaikan, delapan dari 11 keterampilan inti (core skills) yang diprediksi sangat dibutuhkan pada tahun 2030 adalah human skills . Keterampilan ini menekankan kemampuan kognitif, sosial, dan pengelolaan diri yang justru menjadi pembeda manusia di tengah percepatan teknologi. Delapan keterampilan tersebut meliputi Kepemimpinan dan Pengaruh Sosial (Leadership and Social Influence); Berpikir Analitis (Analytical Thinking); Berpikir Kreatif (Creative Thinking);   Ketahanan, Fleksibilitas, dan Ketangkasan (Resilience, Flexibility, and Agility).  Selanjutnya Rasa Ingin Tahu dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Curiosity and Lifelong Learning);  Motivasi dan Kesadaran Diri (Motivation and Self-Awareness); Empati dan Mendengarkan Aktif (Empathy and Active Listening); serta Manajemen Talenta (Talent Management). Kegiatan Sanlat pada 7–8 Maret 2026 ini merupakan hasil kolaborasi Kemnaker, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta diikuti 300 peserta. Selain penguatan nilai dan karakter selama Ramadan, para peserta juga memperoleh pembekalan sesi dimana dikenalkan berbagai bidang pelatihan vokasi mulai dari refrigerasi, las, elektronika, pariwisata, hingga teknologi informasi yang difasilitasi oleh BBPVP Bekasi.  “Saya yakin konten Sanlat ini beda dengan Sanlat yang lain. Ini adalah Sanlat spesial karena adik-adik diarahkan untuk siap menghadapi Triple Readiness ,” kata Yassierli. Menaker berharap model kolaborasi seperti ini dapat diadaptasi oleh institusi pendidikan lainnya, agar pembinaan generasi muda tidak berhenti pada seremonial, tetapi memberi bekal yang nyata dan relevan untuk masa depan kerja. “Kita ingin anggota Pramuka dan pemuda Indonesia siap bertarung di pasar kerja masa depan, baik di level nasional maupun internasional,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker