Lahat — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat. Menaker meminta agar peserta pelatihan di BLK dikawal hingga benar-benar memiliki akses ke dunia kerja melalui penguatan penempatan kerja dan jejaring dengan dunia usaha. Menurut Yassierli, kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. Oleh Karena itu, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas. “Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas. Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” kata Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Sumatera Selatan, Senin (9/2/2026). Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker. Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Model tersebut, lanjut Yassierli, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai. “Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di Dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli. Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menjelaskan PBK di BLK Lahat merupakan pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK Lahat, sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya. Ke depan, Menaker menyampaikan harapan agar pelatihan di BLK Lahat ini dapat berlanjut pada tahap berikutnya. “Dan nanti kita akan melanjutkan dengan batch ke-2, batch ke-3, _batch ke-4. Dan sekali lagi kita ingin SDM-SDM di Kabupaten Lahat ini muncul. Hadir menjadi calon-calon SDM terbaik bangsa di masa yang akan datang,” pungkasnya. Biro Humas Kemnaker

Surakarta—Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, dan buka kesempatan kerja kerja serta wirausaha lebih luas. Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai Klinik Produktivitas, Talent and Innovation Hub (TIH), serta inkubator bisnis. Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih “nyambung” dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha. Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kemnaker akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.  “Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai Klinik Produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Yassierli saat berkunjung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)—yang sebelumnya dikenal sebagai BLK— Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026). Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas UMKM. Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak. Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).  “Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli. Yassierli mengungkapkan, selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan/alumni. “Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli. Biro Humas Kemnaker

Cilacap – Program Pemagangan Nasional dinilai menjadi solusi konkret bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi  yang kesulitan menembus dunia kerja akibat minim pengalaman kerja. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi saat meninjau langsung pelaksanaan pemagangan di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kawasan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026). Menurut Cris, pemerintah tidak ingin Program Pemagangan Nasional hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberi pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan lulusan baru sebelum terjun ke pasar kerja. “Kegiatan ini bagian dari monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemagangan meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi. Ini penting agar mereka tidak terhambat hanya karena tidak punya pengalaman kerja,” kata Cris dalam keterangan pers Biro Humas, Sabtu (24/1/2026). Di Nusakambangan, lebih dari 200 peserta Program Pemagangan Nasional saat ini menjalani magang di berbagai UPT Pemasyarakatan. Mereka ditempatkan di lingkungan kerja dengan disiplin tinggi dan sistem kerja nyata, yang jarang diperoleh lulusan baru di awal karier. Cris menyebut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjadi salah satu mitra strategis penyelenggara pemagangan nasional sekaligus penyumbang terbesar penerima peserta pemagangan secara nasional. Kemenimipas bahkan mengusulkan kebutuhan peserta magang lebih dari 30 ribu orang. “Setelah seleksi dan penyesuaian, yang disetujui sebanyak 21.686 peserta dan tersebar di 835 satuan kerja Kemenimipas," ucap Cris. Khusus di Jawa Tengah, jumlah peserta pemagangan yang diterima di lingkungan Kemenimipas tercatat mencapai 2.004 orang. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan dunia kerja terhadap talenta muda yang siap bekerja. “Program ini memberi manfaat ganda. Satuan kerja terbantu, sementara lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja langsung yang relevan dan terstruktur,” jelas Cris. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh peserta. Gabby, peserta pemagangan di UPT Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan, mengaku pengalaman magang memberinya bekal penting untuk memasuki dunia kerja. “Kami mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman kerja yang sebelumnya tidak kami dapatkan. Ini membuat kami lebih percaya diri menghadapi dunia kerja setelah lulus,” ujar Gabby. Selain bertemu peserta magang, Sekjen Kemnaker juga meninjau sejumlah UPT Pemasyarakatan, antara lain Kembang Kuning, Pasir Putih, Batu, dan Permisan. Selain itu, mengunjungi Balai Latihan Kerja Nusakambangan serta unit usaha produktif binaan Kemenimipas, seperti budidaya udang vaname, ikan sidat, perkebunan anggur, dan peternakan ayam. Melalui penguatan Program Pemagangan Nasional, Kemnaker menegaskan komitmen negara menghadirkan jalan masuk yang lebih adil ke dunia kerja bagi lulusan baru, sekaligus memperkuat kesiapan SDM Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan.  Biro Humas Kemnaker