Sumbawa Barat – Akses pelatihan vokasi/kerja bagi masyarakat Sumbawa Barat kini semakin dekat dan mudah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meresmikan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Sumbawa Barat yang dipindahkan dari Kecamatan Poto Tano ke Kecamatan Taliwang, Nusa Tenggara Barat. Relokasi ini dilakukan agar layanan pelatihan lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan pencari kerja. Yassierli mengatakan, revitalisasi BLK merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran BLK sebagai pusat penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. “BLK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” ujarnya saat peletakan batu pertama revitalisasi BLK Sumbawa Barat, Kamis (22/1/2026). Menurut Yassierli, pemindahan BLK ke pusat kabupaten akan memperluas jangkauan layanan pelatihan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya transportasi. Dengan akses yang lebih baik, BLK diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Ia menilai daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun perlu didukung pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan BLK tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. BLK Sumbawa Barat pun diproyeksikan menjadi model transformasi BLK di Indonesia. Pengelolaannya diarahkan lebih profesional, kolaboratif dengan industri, serta berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. “Saya ingin BLK Sumbawa Barat menjadi contoh bagi BLK lain. Ini memang tidak mudah, tetapi sangat mungkin dicapai dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya. Selain sektor industri, BLK ini juga diarahkan membuka peluang kerja di sektor lain, termasuk penempatan pekerja migran ke luar negeri. BLK harus merancang kelas-kelas pelatihan khusus dan menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian. Menaker Yassierli juga menekankan prinsip inklusivitas dalam pengembangan BLK. Pelatihan vokasi, menurutnya, harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang layak. “Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera,” ujarnya. Ia menambahkan, pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan, seperti teknologi informasi, digital marketing, hingga artificial intelligence (AI). Pelatihan vokasi dinilai menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menutup kunjungannya, Yassierli berharap revitalisasi BLK Sumbawa Barat mampu melahirkan SDM unggul, berdaya saing, dan menjadikan Sumbawa Barat sebagai salah satu role model pengembangan ketenagakerjaan di kawasan Indonesia Timur. Selain meresmikan revitalisasi BLK, Menaker juga memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Sumbawa Barat dengan tema Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan. “Tantangan seperti kesenjangan kompetensi, keterbatasan akses pelatihan berkualitas, serta dampak otomatisasi dan digitalisasi membutuhkan perubahan mendasar dari cara pemerintah melayani masyarakat,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses magang ke Jepang dengan memperkuat kerja sama ketenagakerjaan bersama pemerintah Prefektur (pemerintah daerah) Kagawa. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Kemnaker dan Pemerintah Prefektur Kagawa, Jumat (23/1/2026), di Jakarta. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan penempatan dan penerimaan peserta magang teknis Indonesia ke Jepang, sekaligus memastikan kualitas keterampilan, perlindungan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, dan keamanan peserta selama mengikuti program magang. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan MoC ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan pemagangan ke Jepang berjalan lebih terstruktur dan memberikan manfaat nyata bagi peserta magang. “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan peserta magang Indonesia berangkat dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri dan bekerja dalam sistem yang lebih tertata serta melindungi mereka,” kata Anwar. Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak menyepakati penguatan proses pengiriman dan penerimaan peserta magang, pertukaran data dan informasi, kerja sama penyelesaian permasalahan di lapangan, serta fasilitasi pemberdayaan bagi alumni magang teknis setelah menyelesaikan program. Gubernur Prefektur Kagawa, Ikeda Toyohito, mengungkapkan SDM Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dunia usaha di daerahnya. Oleh karena itu, Prefektur Kagawa membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 4.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Prefektur Kagawa. Jumlah tersebut mencakup 1.463 peserta magang dan 1.161 pekerja berketerampilan khusus yang berkontribusi di berbagai sektor usaha. Ia juga menyampaikan bahwa mulai April 2027, sistem pemagangan di Jepang akan bertransformasi menjadi sistem pembinaan dan bekerja. Perubahan ini diharapkan dapat membuat proses masuknya pekerja Indonesia ke Jepang, khususnya ke Prefektur Kagawa, menjadi lebih terbuka. Biro Humas Kemnaker

Sumbawa Barat — Kecelakaan kerja bukan hanya soal kelalaian individu (Human Error). Kecelakaan kerja bisa berujung hilangnya nyawa, menurunkan reputasi perusahaan, menghentikan produksi, memicu keterlambatan hingga pembatalan kontrak, bahkan menimbulkan risiko sanksi sampai pencabutan izin operasional. Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pencegahan kecelakaan kerja harus berangkat dari pembenahan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, bukan sekadar menyalahkan pekerja. “Tantangan K3 saat ini bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi masih adanya mindset keliru dalam budaya K3 serta sistem pengaman yang belum efektif,” kata Yassierli dalam Diskusi Penguatan Budaya K3 bertema “Penguatan Budaya K3 dengan Pendekatan People-Centric Safety” di PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Sumbawa Barat, Kamis (22/1/2026). Ia mengingatkan, angka kecelakaan yang sempat turun tidak otomatis berarti tempat kerja aman. Risiko kecelakaan besar tetap terbuka jika pengendalian bahaya tidak dibangun konsisten dan berkelanjutan. Yassierli menjelaskan, rangkaian kecelakaan kerap dikaitkan dengan human error sekitar 80% dan kegagalan peralatan dan kondisi lingkungan kerja 20%. Namun, dari porsi human error itu, hanya sekitar 30% yang murni kesalahan individu, sedangkan 70% dipicu kelemahan organisasi dan sistem kerja. “Artinya, menyalahkan pekerja tidak menyelesaikan masalah. Fokus perbaikan harus diarahkan pada penguatan sistem dan organisasi kerja,” tegasnya. Yang dimaksud pembenahan sistem, menurut Yassierli, adalah memastikan perangkat K3 berjalan nyata antara lain SOP yang jelas, Panitia Pembina K3 (P2K3) aktif, inspeksi rutin, safety briefing sebelum kerja, pelatihan berkala, investigasi insiden yang berujung perbaikan, serta rekayasa teknis dan pengaman kerja yang efektif. “Kami mendorong seluruh perusahaan melakukan audit dan perbaikan sistem K3 secara berkala, termasuk memastikan temuan risiko ditindaklanjuti sampai tuntas, bukan berhenti di dokumen,” kata Yassieli. Pendekatan Berbasis People-Centric Safety Untuk menjawab tantangan tersebut, Menaker mendorong penguatan budaya K3 berbasis people-centric safety yang menempatkan pekerja sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai sumber masalah. “Pendekatan people-centric safety menempatkan pekerja sebagai bagian dari solusi, sehingga budaya keselamatan dibangun melalui kepercayaan, pembelajaran, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan,” kata Menaker. Dalam penerapannya, penguatan budaya K3 dilakukan melalui pendekatan 5E, yaitu education (pendidikan/pelatihan), engagement (pelibatan), engineering (rekayasa teknis), enforcement (penegakan), dan evaluation (evaluasi). Kelima unsur ini saling melengkapi agar keselamatan benar-benar dirasakan pekerja di lapangan. Dari sisi pekerja, Yassierli mengingatkan agar tidak diam ketika melihat kondisi kerja tidak aman. Pekerja bisa memanfaatkan jalur pelaporan, termasuk kanal pengaduan Kemnaker melalui Lapor Menaker di lapormenaker.kemnaker.go.id atau ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di wilayah kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan penguatan layanan K3 berbasis digital, mulai dari penyederhanaan proses sertifikasi, penyempurnaan aplikasi Teman K3 di temank3.kemnaker.go.id, hingga pengembangan basis data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. “K3 bukan sekadar statistik. Ini menyangkut nyawa, kesehatan, dan masa depan pekerja serta keluarganya. Sistem Manajemen K3 yang kuat akan melindungi pekerja sekaligus menjaga produktivitas perusahaan,” pungkas Yassierli. Biro Humas Kemnaker