Bekasi — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai (kick-off) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja. Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe. Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.  Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN. "Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama," ucap Menaker. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Para peserta tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD. Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak ini bertujuan memberikan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh pencari kerja di Indonesia. “Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Yassierli. Program ini juga dirancang secara inklusif, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan. Lebih dari sekadar jumlah peserta, program ini menunjukkan hasil konkret. Sekitar 50 persen peserta pada batch pertama ini telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri. Menaker juga menegaskan bahwa manfaat program ini dirancang agar benar-benar dirasakan peserta. Mereka memperoleh pelatihan gratis, makan siang selama pelatihan, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu. “Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyampaikan bahwa pelatihan vokasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja. “Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan non-diskriminatif, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub, sehingga prosesnya lebih transparan dan mudah dipantau. Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Biro Humas Kemnaker

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan reward dan prioritas program bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi peserta Magang Nasional (MagangHub). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemagangan tidak berhenti sebagai pengalaman kerja semata, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi peserta untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dibutuhkan saat masuk ke dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, penguatan pemagangan yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, peserta magang perlu dibekali pengalaman kerja sekaligus bukti kompetensi yang terstandar agar lebih siap bersaing dan lebih mudah dikenali kebutuhannya oleh dunia industri. “Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (06/04/2026). Ia menilai dunia usaha memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Karena itu, keterlibatan aktif perusahaan dalam memfasilitasi sertifikasi peserta magang menjadi nilai tambah yang akan terus diperkuat pemerintah melalui reward dan prioritas program. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyatakan, langkah ini juga bertujuan memastikan peserta magang memperoleh standar kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, hasil pemagangan tidak hanya dirasakan saat program berlangsung, tetapi juga memberi manfaat jangka lebih panjang bagi peserta ketika mencari pekerjaan atau memasuki proses rekrutmen. “Kami sangat mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi bagi peserta magang. Ini penting agar peserta memiliki bukti kompetensi yang terstandar dan diakui dunia industri,” kata Darmawansyah. Ia menjelaskan, perusahaan yang mendukung sertifikasi kompetensi akan diprioritaskan dalam program pemagangan ke depan, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program strategis ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah, dunia usaha, dan peserta magang, sehingga pemagangan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur. Saat ini, program pemagangan nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk Batch I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026. Sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi peserta, Kemnaker juga memastikan setiap peserta memperoleh dokumen sesuai durasi keikutsertaannya. Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan namun kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan. Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan. “Hal ini menjadi bekal penting bagi peserta magang untuk benar-benar siap masuk ke dunia kerja,” ujarnya. Ke depan, Kemnaker akan terus memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui penguatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mitra industri di berbagai sektor. Melalui langkah ini, Kemnaker menargetkan pemagangan tidak hanya membuka kesempatan belajar di tempat kerja, tetapi juga melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Biro Humas Kemnaker

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 dengan menghapus batasan tahun kelulusan. Kebijakan ini membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20.000 peserta. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan kebijakan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi.  Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023–2025. Kini, ketentuan tersebut dihapus untuk memperluas akses pelatihan. “Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan, kami fasilitasi melalui program ini,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (20/3/2026). Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja. Padahal, kebutuhan dunia kerja terus bergerak, sementara banyak pencari kerja memerlukan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing. “Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja,” katanya. Ia menambahkan, pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif. Kesempatan mengikuti pelatihan juga kini semakin terbuka lebar. Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah. Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatihan di lebih banyak daerah. Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.  Dengan dihapusnya batasan tahun kelulusan, seluruh lulusan kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan daya saing. Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan. Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026. “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Segera lakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Darmawansyah. Biro Humas Kemnaker