Bandung – Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari, dengan 44,51 persen di antaranya merupakan sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan. Dominasi sampah organik tersebut menjadi tantangan tersendiri karena penanganan yang belum optimal dapat menyebabkan penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta berdampak pada lingkungan. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP Bandung) berkolaborasi dengan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Green Future Guardian Chapter, dan Inovasi Muda menggelar program Green Jobs Class Chapter Bandung pada Sabtu (14/2/2026) di BBPVP Bandung,  Jawa Barat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa program ini dirancang sebagai edukasi sekaligus praktik pengolahan sampah organik guna meningkatkan kesadaran, keterampilan, serta mendorong solusi pengolahan sampah. “Melalui pengelolaan sampah yang baik, beban TPA dapat dikurangi, dampak lingkungan dapat ditekan, serta dihasilkan kompos yang memiliki nilai guna. Inilah contoh bagaimana persoalan lingkungan dapat diubah menjadi peluang kerja yang produktif,” ujar Wamenaker. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari mahasiswa serta komunitas Gorong-gorong Bersih (GOBER) dan Gerakan Olah Sampah (GASLAH). Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan praktik pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing serta berkontribusi dalam pengembangan green jobs di tingkat komunitas. Biro Humas Kemnaker

Padang — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang menghadirkan pelatihan vokasi ramah inklusi, yakni pelatihan pengelolaan kafe bagi penyandang disabilitas serta pelatihan tata boga bagi lanjut usia (lansia) produktif.  Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau pelaksanaan pelatihan tersebut pada Kamis (12/02/2026), sebagai bagian dari komitmen Kemnaker agar pelatihan vokasi di BPVP/BLK dapat diakses semua kalangan dan berdampak nyata pada peluang kerja maupun wirausaha. “Pelatihan vokasi harus menjadi ruang yang inklusif dan aksesibel. Pelatihan vokasi adalah harapan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses memadai untuk meningkatkan kompetensi, masuk ke pasar kerja, maupun berwirausaha,” kata Yassierli di Padang, Sumatera Barat. Dalam peninjauan itu, Menaker mengapresiasi BPVP Padang yang membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pelatihan bagi lansia. Ia menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari “belajar sepanjang hayat”. “Kita harus menjaga kolaborasi ini untuk mewujudkan belajar sepanjang hayat. Artinya, bapak/ibu yang lanjut usia pun memiliki hak untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan informasi pasar kerja, dan wirausaha,” tegas Menaker. Menaker juga menyampaikan kesan mendalam saat meninjau pelatihan pengelolaan kafe bagi peserta disabiltas tunarungu di BPVP Padang. Ia menilai suasana pelatihan yang ramah dan menghargai peserta menjadi kunci agar pelatihan benar-benar terasa manfaatnya. “Alhamdulillah, kesan yang dirasakan para peserta adalah nyaman dan sangat bermanfaat. Meskipun pelatihan baru berjalan empat hari dari total sepuluh hari yang diagendakan, kemajuan peserta sudah terlihat,” kata Yassierli. Pelatihan pengelolaan kafe ini merupakan hasil kolaborasi BPVP Padang dengan Yayasan Rumah Inklusi Padang. Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah puluhan orang, terbagi dalam beberapa sub-kejuruan spesifik, mulai dari pembuatan kopi (barista), pengelolaan kasir, manajemen kafe, hingga pramusaji. Menaker menegaskan, pelatihan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang dalam peningkatan kompetensi. Ia menilai, fasilitas yang ramah di BPVP Padang dan lingkungan yang inklusif membuat peserta merasa dihargai sebagai calon tenaga kerja profesional. “Dengan kurikulum yang diadaptasi dan instruktur yang suportif, teman-teman tunarungu mampu mempraktikkan keterampilan teknis seperti mengoperasikan mesin espresso hingga mengelola arus kas digital dengan sangat baik,” ujar Yassierli. Ia menambahkan, pelatihan ini dirancang dengan hulu dan hilir yang jelas. Lulusan pelatihan akan ditempatkan di salah satu kafe di Kota Padang. Langkah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi industri food & beverage (F&B) lainnya di Sumatera Barat untuk mulai membuka ruang kerja yang setara bagi pekerja disabilitas. “Tujuannya jelas, kami ingin penyandang disabilitas mandiri secara ekonomi. Pelatihan dan penempatan ini adalah bukti bahwa skill mereka memang dibutuhkan oleh pasar kerja,” kata Yassierli. Melalui pendekatan pelatihan yang inklusif dan berorientasi pada dampak, Kemnaker mendorong ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil di mana siapa pun yang mau belajar, berhak punya kesempatan. Kemnaker juga mengajak dunia usaha dan mitra terkait untuk memperluas praktik baik ini, agar akses pelatihan dan akses kerja makin terbuka bagi kelompok yang selama ini kerap tertinggal. Biro Humas Kemnaker

Padang – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta. Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. “Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat mengunjungi peserta Program Pemagangan Nasional di RS Universitas Andalas (RS Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/02/2026). Ia mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada tahun 2026 meningkat menjadi RpRp3.182.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut. Kepada peserta pemagangan, Menaker mengingatkan agar uang saku yang diterima dimanfaatkan secara bijak dan produktif. “Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya,” pesannya kepada para peserta. Menaker menjelaskan, kunjungannya ke RS Unand tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Saat ini, terdapat 46 peserta pemagangan yang tengah menjalani program di RS Unand. Adapun secara keseluruhan, terdapat 2.800 peserta pemagangan nasional di Provinsi Sumatera Barat. Dalam dialog bersama peserta, Menaker menanyakan langsung pengalaman mereka selama mengikuti pemagangan, mulai dari kenyamanan lingkungan kerja, kesesuaian tugas dengan kompetensi, hingga manfaat pembelajaran yang diperoleh. Para peserta menyampaikan bahwa program berjalan baik, pembimbing responsif, dan pengalaman praktik sangat membantu meningkatkan keterampilan kerja. "Program Pemagangan Nasional ini adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak muda kita benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan, dan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Jadi ini strategi besar menyiapkan SDM unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya. Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia. "Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," pungkasnya. Biro Humas Kemnaker