Cilacap – Program Pemagangan Nasional dinilai menjadi solusi konkret bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi  yang kesulitan menembus dunia kerja akibat minim pengalaman kerja. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi saat meninjau langsung pelaksanaan pemagangan di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kawasan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026). Menurut Cris, pemerintah tidak ingin Program Pemagangan Nasional hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberi pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan lulusan baru sebelum terjun ke pasar kerja. “Kegiatan ini bagian dari monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemagangan meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi. Ini penting agar mereka tidak terhambat hanya karena tidak punya pengalaman kerja,” kata Cris dalam keterangan pers Biro Humas, Sabtu (24/1/2026). Di Nusakambangan, lebih dari 200 peserta Program Pemagangan Nasional saat ini menjalani magang di berbagai UPT Pemasyarakatan. Mereka ditempatkan di lingkungan kerja dengan disiplin tinggi dan sistem kerja nyata, yang jarang diperoleh lulusan baru di awal karier. Cris menyebut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjadi salah satu mitra strategis penyelenggara pemagangan nasional sekaligus penyumbang terbesar penerima peserta pemagangan secara nasional. Kemenimipas bahkan mengusulkan kebutuhan peserta magang lebih dari 30 ribu orang. “Setelah seleksi dan penyesuaian, yang disetujui sebanyak 21.686 peserta dan tersebar di 835 satuan kerja Kemenimipas," ucap Cris. Khusus di Jawa Tengah, jumlah peserta pemagangan yang diterima di lingkungan Kemenimipas tercatat mencapai 2.004 orang. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan dunia kerja terhadap talenta muda yang siap bekerja. “Program ini memberi manfaat ganda. Satuan kerja terbantu, sementara lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja langsung yang relevan dan terstruktur,” jelas Cris. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh peserta. Gabby, peserta pemagangan di UPT Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan, mengaku pengalaman magang memberinya bekal penting untuk memasuki dunia kerja. “Kami mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman kerja yang sebelumnya tidak kami dapatkan. Ini membuat kami lebih percaya diri menghadapi dunia kerja setelah lulus,” ujar Gabby. Selain bertemu peserta magang, Sekjen Kemnaker juga meninjau sejumlah UPT Pemasyarakatan, antara lain Kembang Kuning, Pasir Putih, Batu, dan Permisan. Selain itu, mengunjungi Balai Latihan Kerja Nusakambangan serta unit usaha produktif binaan Kemenimipas, seperti budidaya udang vaname, ikan sidat, perkebunan anggur, dan peternakan ayam. Melalui penguatan Program Pemagangan Nasional, Kemnaker menegaskan komitmen negara menghadirkan jalan masuk yang lebih adil ke dunia kerja bagi lulusan baru, sekaligus memperkuat kesiapan SDM Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan.  Biro Humas Kemnaker

Sumbawa Barat – Akses pelatihan vokasi/kerja bagi masyarakat Sumbawa Barat kini semakin dekat dan mudah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meresmikan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Sumbawa Barat yang dipindahkan dari Kecamatan Poto Tano ke Kecamatan Taliwang, Nusa Tenggara Barat. Relokasi ini dilakukan agar layanan pelatihan lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan pencari kerja. Yassierli mengatakan, revitalisasi BLK merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran BLK sebagai pusat penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. “BLK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” ujarnya saat peletakan batu pertama revitalisasi BLK Sumbawa Barat, Kamis (22/1/2026). Menurut Yassierli, pemindahan BLK ke pusat kabupaten akan memperluas jangkauan layanan pelatihan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya transportasi. Dengan akses yang lebih baik, BLK diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Ia menilai daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun perlu didukung pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan BLK tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. BLK Sumbawa Barat pun diproyeksikan menjadi model transformasi BLK di Indonesia. Pengelolaannya diarahkan lebih profesional, kolaboratif dengan industri, serta berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. “Saya ingin BLK Sumbawa Barat menjadi contoh bagi BLK lain. Ini memang tidak mudah, tetapi sangat mungkin dicapai dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya. Selain sektor industri, BLK ini juga diarahkan membuka peluang kerja di sektor lain, termasuk penempatan pekerja migran ke luar negeri. BLK harus merancang kelas-kelas pelatihan khusus dan menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian. Menaker Yassierli juga menekankan prinsip inklusivitas dalam pengembangan BLK. Pelatihan vokasi, menurutnya, harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang layak. “Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera,” ujarnya. Ia menambahkan, pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan, seperti teknologi informasi, digital marketing, hingga artificial intelligence (AI). Pelatihan vokasi dinilai menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menutup kunjungannya, Yassierli berharap revitalisasi BLK Sumbawa Barat mampu melahirkan SDM unggul, berdaya saing, dan menjadikan Sumbawa Barat sebagai salah satu role model pengembangan ketenagakerjaan di kawasan Indonesia Timur. Selain meresmikan revitalisasi BLK, Menaker juga memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Sumbawa Barat dengan tema Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan. “Tantangan seperti kesenjangan kompetensi, keterbatasan akses pelatihan berkualitas, serta dampak otomatisasi dan digitalisasi membutuhkan perubahan mendasar dari cara pemerintah melayani masyarakat,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses magang ke Jepang dengan memperkuat kerja sama ketenagakerjaan bersama pemerintah Prefektur (pemerintah daerah) Kagawa. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Kemnaker dan Pemerintah Prefektur Kagawa, Jumat (23/1/2026), di Jakarta. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan penempatan dan penerimaan peserta magang teknis Indonesia ke Jepang, sekaligus memastikan kualitas keterampilan, perlindungan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, dan keamanan peserta selama mengikuti program magang. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan MoC ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan pemagangan ke Jepang berjalan lebih terstruktur dan memberikan manfaat nyata bagi peserta magang. “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan peserta magang Indonesia berangkat dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri dan bekerja dalam sistem yang lebih tertata serta melindungi mereka,” kata Anwar. Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak menyepakati penguatan proses pengiriman dan penerimaan peserta magang, pertukaran data dan informasi, kerja sama penyelesaian permasalahan di lapangan, serta fasilitasi pemberdayaan bagi alumni magang teknis setelah menyelesaikan program. Gubernur Prefektur Kagawa, Ikeda Toyohito, mengungkapkan SDM Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dunia usaha di daerahnya. Oleh karena itu, Prefektur Kagawa membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 4.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Prefektur Kagawa. Jumlah tersebut mencakup 1.463 peserta magang dan 1.161 pekerja berketerampilan khusus yang berkontribusi di berbagai sektor usaha. Ia juga menyampaikan bahwa mulai April 2027, sistem pemagangan di Jepang akan bertransformasi menjadi sistem pembinaan dan bekerja. Perubahan ini diharapkan dapat membuat proses masuknya pekerja Indonesia ke Jepang, khususnya ke Prefektur Kagawa, menjadi lebih terbuka. Biro Humas Kemnaker