Jakarta--Di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, kondisi lapangan kerja di Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%, angka tersebut menjadi yang terendah sejak krisis tahun 1998. Penciptaan lapangan kerja tergolong signifikan, dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta orang.  Indikator kualitas pekerjaan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Februari 2024. Proporsi pekerja penuh meningkat dari 65,6% menjadi 66,2%, sementara tingkat setengah pengangguran menurun dari 8,5% menjadi 8,0% dan proporsi pekerja paruh waktu ikut turun tipis dari angka 25,9% menjadi 25,8%. Penciptaan lapangan kerja juga terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi. Sektor dengan kontribusi terbesar dalam penciptaan lapangan kerja adalah  sektor perdagangan yaitu 980 ribu orang, sektor pertanian 890 ribu orang, serta sektor industri pengolahan 720 ribu orang.  Dalam sektor industri pengolahan yang tercatat sebagai subsektor penyerap tenaga kerja terbanyak adalah subsektor industri alas kaki sebanyak 172 ribu orang, industri makanan kecil dan sejenisnya 137 ribu orang, serta industri komponen sepeda motor 117 ribu orang. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan kekuatan kolektif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan lintas kementerian dan lembaga.  "Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh. Hal tersebut menunjukkan resiliensi (kemampuan beradaptasi) sekaligus memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat intervensi demi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas,” ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/5/2025). Menaker menegaskan bahwa meski tren saat ini menunjukkan arah yang positif, tetapi tantangan ketidakpastian ekonomi global dan perang tarif tetap harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, Kemnaker akan terus memperkuat kerja sama antar kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serikat pekerja, serikat buruh, dan berbagai mitra pembangunan untuk mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing angkatan kerja nasional. Biro Humas Kemnaker

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan Pemerintah Prefektur Mie, Jepang resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk meningkatkan pengiriman dan penerimaan peserta pemagangan teknis (PPT) Indonesia ke Jepang. MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Agung Nur Rohmad, dan Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki. Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Rabu (7/5/2025) dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memperluas akses kerja luar negeri melalui jalur pemagangan yang terstruktur dan berkualitas. “Kerja sama ini tidak hanya membuka akses pemagangan ke Jepang, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam mencetak SDM Indonesia yang unggul dan siap bersaing secara global,” ujar Menaker. Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat memberikan dukungan dalam proses pengembangan, pengiriman, dan penerimaan PPT Indonesia di Prefektur Mie. Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga meliputi promosi pengiriman dan penerimaan PPT Indonesia melalui pertukaran internasional, bursa kerja, konferensi, dan metode lainnya; serta mengadakan konsultasi untuk membentuk mekanisme berbagi informasi yang relevan guna memfasilitasi pemberdayaan kembali alumni PPT secara lancar. Menaker berharap, langkah ini tidak hanya mempererat hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga menjadi model kolaborasi internasional yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja secara nyata dan terukur. “Kami percaya bahwa kerja sama ini akan membuka lebih banyak peluang bagi angkatan kerja Indonesia untuk memperoleh pengalaman berharga yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta --Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan digulirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Program ini merupakan integrasi pelatihan dan pemagangan berskala nasional yang dirancang untuk menekan angka pengangguran muda. Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun. Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, di mana beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa fokus program ini mencakup pengembangan skillset masa depan seperti elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); terintegrasi dengan pelatihan soft skill, bahasa asing, dan kewirausahaan; serta bertujuan mengatasi ketimpangan dan mismatch dengan kebutuhan industri. "Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta," ucapnya. Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut. "Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini," ujarnya. Biro Humas Kemnaker