Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan Shopee Indonesia meluncurkan program Training of Trainers (ToT) Shopee Affiliate untuk membekali 100 instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP-dahulu dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK)) dengan keterampilan digital marketing dan pemanfaatan skema affiliate di ekosistem e-commerce . Program yang digelar 11–13 Februari 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, ini ditujukan untuk menjawab kesenjangan keterampilan digital sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat melalui pelatihan yang dapat direplikasi di BPVP/BLK. Para peserta ToT Shopee Affiliate merupakan instruktur BPVP/BLK milik Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh pengajar Shopee Affiliate dari Kampus UMKM Shopee yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan materi pembelajaran yang komprehensif. Bekal ini diproyeksikan memperkuat peran BLK sebagai tempat masyarakat belajar keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan program ToT ini dirancang agar instruktur tidak berhenti pada pemahaman konsep, melainkan mampu mengajarkan kembali secara praktis di BLK masing-masing. “Kami berharap para instruktur yang dilatih tidak hanya paham terkait affiliate marketing , tetapi juga mampu menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda, pencari kerja, siswa BLK, agar dapat membuka peluang usaha dan sumber penghasilan baru secara mandiri,” kata Yassierli saat membuka ToT Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026). Yassierli menilai, keunggulan program ini terletak pada kualitas pengajar yang tersertifikasi, materi yang disusun komprehensif, serta model pelatihan yang fleksibel sehingga peserta memperoleh pembelajaran yang terukur dan sesuai standar kompetensi. Dengan demikian, instruktur memiliki pijakan yang lebih kuat ketika menyusun dan menjalankan pelatihan serupa di daerah. Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menekankan nilai dampak berantai dari peran instruktur setelah ikut ToT ini, dimana satu keterampilan yang diajarkan dengan baik dapat menular menjadi manfaat ekonomi bagi lebih banyak keluarga. “Kebahagiaan terbesar instruktur adalah saat kita menghasilkan 600 afiliator. Satu orang afiliator akan menjadi salah satu tulang punggung keluarganya. Anggap satu keluarga diisi 4 orang, berarti setahun para instruktur memberikan kebaikan kepada 2.400 orang,” ujar Yassierli.  Menaker berharap kolaborasi ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berkembang di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Ke depan, instruktur yang telah mengikuti ToT ini diharapkan menjadi penggerak pelatihan di berbagai BLK, sehingga akses keterampilan digital tidak terkonsentrasi di kota besar saja. “Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Kami berharap program ini dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Yassierli. Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan melalui program ini Shopee tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate, tetapi juga mendukung peran balai pelatihan vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah. “Kolaborasi ini merupakan komitmen Shopee untuk mendukung pengembangan keterampilan digital di Indonesia, khususnya dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital saat ini. Melalui pelatihan Training of Trainers Shopee Affiliate, kami berharap para instruktur balai pelatihan vokasi tidak hanya memahami praktik affiliate marketing secara komprehensif, tetapi juga mampu menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di berbagai daerah,” kata Radynal. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Shopee menargetkan hingga akhir tahun 2026 sebanyak 1.000 peserta mengikuti rangkaian pelatihan Shopee Affiliate. Target ini diharapkan memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi, sekaligus mempercepat penguatan kapasitas instruktur agar semakin banyak masyarakat bisa mengakses pelatihan keterampilan digital secara berkelanjutan. Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada jutaan UMKM di Indonesia. Hingga saat ini, Kampus UMKM Shopee telah menyelenggarakan lebih dari 350.000 jam pelatihan dan didukung oleh lebih dari 400 modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital. Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Shopee Affiliate kerap diperkenalkan sebagai salah satu modul yang menggambarkan peluang ekonomi di sektor digital, sekaligus membuka alternatif sumber penghasilan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Kemnaker dan Shopee menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pelatihan vokasi berbasis keterampilan digital yang sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui sinergi ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi adaptif, berdaya saing, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan. Biro Humas Kemnaker

Lahat — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat. Menaker meminta agar peserta pelatihan di BLK dikawal hingga benar-benar memiliki akses ke dunia kerja melalui penguatan penempatan kerja dan jejaring dengan dunia usaha. Menurut Yassierli, kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. Oleh Karena itu, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas. “Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas. Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” kata Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Sumatera Selatan, Senin (9/2/2026). Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker. Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Model tersebut, lanjut Yassierli, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai. “Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di Dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli. Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menjelaskan PBK di BLK Lahat merupakan pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK Lahat, sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya. Ke depan, Menaker menyampaikan harapan agar pelatihan di BLK Lahat ini dapat berlanjut pada tahap berikutnya. “Dan nanti kita akan melanjutkan dengan batch ke-2, batch ke-3, _batch ke-4. Dan sekali lagi kita ingin SDM-SDM di Kabupaten Lahat ini muncul. Hadir menjadi calon-calon SDM terbaik bangsa di masa yang akan datang,” pungkasnya. Biro Humas Kemnaker

Surakarta—Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, dan buka kesempatan kerja kerja serta wirausaha lebih luas. Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai Klinik Produktivitas, Talent and Innovation Hub (TIH), serta inkubator bisnis. Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih “nyambung” dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha. Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kemnaker akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.  “Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai Klinik Produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Yassierli saat berkunjung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)—yang sebelumnya dikenal sebagai BLK— Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026). Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas UMKM. Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak. Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).  “Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli. Yassierli mengungkapkan, selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan/alumni. “Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli. Biro Humas Kemnaker